Pro Penetapan Gubernur DIY


PENETAPAN, YES

PENETAPAN, YESKalimat yang dipakai untuk judul ini diambil dari spanduk yang dibawa pendukung penetapan Sultan HB X sebagai gubernur DIY. Kalimat sejenis bisa ditemukan pada spanduk yang lain dan dibawa para pendukung yang sama, dari elemen masyarakat berbeda. Mereka, para pendukung itu berjalan dari Kraton Yogyakarta menuju gedung DPRD DIY, yang letaknya berada di kawasan Malioboro, atau utara kantor gubernur DIY, Kepatihan.

Senin siang lalu (13/12) warga Yogya dari bermacam kelompok masyarakat, seniman, pegawai negeri, aktivis, warga kampung dan kelompok sosial yang lain, pada melakukan ‘pisowanan’di Kraton Yogyakarta, untuk menyatakan dukungan menyangkut Keistimewaan Yogyakarta dan penetapan gubernur. Warga Yogya, setidaknya dilihat dari spanduk dan yel-yel, menolak PENETAPAN, YESpemilihan gubernur dan wakilnya. Keistimewaan sepertinya identik dengan penetapan.

Di gedung DPRD DIY, pada hari itu ada rapat pleno menyangkut Keistimewaan Yogyakarta. Warga yang berkumpul di alun-alun utara/Pagelaran Kraton memberi dukungan pada DPRD DIY untuk menentukan sikap politiknya dengan mendukung Keistimewaan dan Penetapan. Mereka berjalan dari alun-alun utara menuju gedung DPRD DIY.

Lokasi gedung DPRD DIY yang berada di kawasan Malioboro, dan memiliki lalu lintas satu jalur, pada Senin siang itu dikosongkan. Lalu lintas tidak boleh memasuki kawasan PENETAPAN, YESMalioboro. Warga Yogya, berjalan membawa spanduk, dengan diisi kesenian sambil berjalan, sehingga suasana tampak meriah. Yel-yel penetapan sering dikumandangkan, yang agaknya untuk memberi semangat warga yang mendukung penetapan.

Toko-toko di Malioboro, dari ujung selatan sampai ujung utara, ketika arak-arakan warga mulai melangkah pada menutup tokonya. Padahal, pada pukul 11 lebih, toko-toko masih buka. Satu jam kemudian, ketika warga mulai menapaki jalan aspal di kawasan Malioboro. Pintu-pintu toko mulai ditutup.

PENETAPAN, YESDi halaman gedung DPRD DIY, disediakan panggung untuk menyelenggarakan acara. Beberapa tokoh melakukan orasi untuk mendukung Keistimewaan dan Penetapan. Hampir semua yang berorasi, tak satupun ada yang berbeda pendapat. Semuanya berkata akur: Keistimewaan dan Penetapan.

Du ruang sidang Paripurna, para jubir fraksi menyampaikan pendapatnya dan menyangkut Keistimewaan, semua partai menyatakan mendukung. Namun dalam hal gubernur, ada yang tegas menyatakan dukungan penetapan, setidaknya seperti apa yang disampaikan PDIP melalui juru bicara Fraksi, Totok Hedy Santosa. Namun, Partai Demokrat melihat dengan PENETAPAN, YESperspektif lain. Meski mendukung Keistimewaan, tetapi dalam hal jabatan gubernur tidak secara tegas mendukung, melainkan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

Opsi diluar gedung DPRD DIY, setidaknya jika dilihat dari spanduk dan mendengarkan yel-yel, pilihannya sangat jelas: Keistimewaan dan Penetapan. Namun didalam gedung DPRD DIY, meski tegas mendukung Keistimewaan, namun masih ragu pada penetapan, sehingga istilah retorik dipakai agar tidak terlalu kentara kalau menolak penetapan.

Senin pagi sampai siang, suasana Malioboro penuh pejalan kaki. Kalaupun ditemukan kendaraan bermotor, ditempatkan ditrotoar, tetapi tidak ada yang menaiki. Sehingga boleh PENETAPAN, YESdikatakan, bising suara kendaraan tidak mendominasi. Pendek kata, pada Senin hari itu, Malioboro tidak penuh polusi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor.

Para warga yang ikut berjalan, selain ada anak-anak muda. Ada yang mengajak anaknya juga. Kecuali itu, ada perempuan tua ikut ‘hadir’dalam acara dukungan penetapan. Selain, tentu saja, laki-laki atau bapak-bapak. Berbagai macam kelompok masyarakat datang dari beberapa Kabupaten dan pemerintah kota dibawah propinsi DIY.

Setelah reformasi berjalan selama 12 tahun, sejak tahun 1998 reformasi bergulir, pada periode kedua reformasi status Keistimewaan dan jabatan gubernur DIY mulai dipersoalkan. Seolah Keistimewaan dan penetapan memiliki masalah secara yuridis, sehingga perlu diadakan perubahan. Padahal Keistimewaan tercantum dalam undang-undang. Dan selama ini Keistimewaaan Yogya melekat dengan jabatan gubernur.

Persoalan Keistimewaan dan Penetapan gubernur DIY belum tuntas. Masih ada pro kontra antara penetapan dan pemilihan. Pemerintah pusat menghendaki pemilihan sesuai UU Pilkada. Warga Yogya, meski tidak mutlak semuanya, menghendaki penetapan. Perbedaan pandangan antara pusat dan daerah mengenai Keistimewaan Yogya masih terus berlanjut, sebab RUUK belum dibahas di DPR.

sumber:http://www.tembi.org/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: